tugas bupati. e. tugas bupati

[1] Penjabat Bupati disyaratkan pernah menduduki jabatan struktural Eselon II dengan pangkat golongan sekurang-kurangnya IV/B dan selama tiga tahun terakhir memiliki kinerja yang baik. bupati bangka provinsi kepulauan bangka belitung salinan peraturan bupati bangka nomor 73 tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas lingkungan hidup tipe a kabupaten bangka dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bangka, menimbang : bahwa guna menindaklanjuti ketentuan dalam kepmendagrie. Walinagari bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. - Untuk mengurus segala keperluan yang berhubungan dnegan pelaksanaan tugas Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD, serta pelaksanaan pengamanan maka dipandang perlu mengangkat Ajudan; - UU No. Sementara, untuk mengisi kekosongan jabatan bupati/wali kota, diangkat penjabat bupati/wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan bupati dan wali kota. Daerah adalah Kabupaten Bangka. (3) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Negara/Daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris b. Adapun Bupati dalam melaksanakan tugas sebagai kepala daerah otonom, mempunyai kewajiban : a. Infanteri. Wali kota memiliki adalah kepala daerah yang menjabat di wilayah kota administrative/kota madya. Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari : a. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. Adapun tugas pokok Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko yaitu membantu Bupati. Tugas Bupati dan Wakil Bupati – Bupati dalam hal otonomi daerah adalah sebutan untuk kepala daerah pada tingkat wilayah kabupaten. Baca juga: Republik KorupsiTUGAS DAN FUNGSI WALI NAGARI PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 15 TAHUN 2016. m empelajari dan menelaah peraturan perundang -undangan yang berkaitan dengan masalah hukum dan politik ; Permendagri ini juga menyebutkan, Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Walikota memperoleh fasilitas dan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi: a. Berikut adalah Daftar Bupati Purwakarta dari masa ke masa. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penjabat Bupati disyaratkan pernah menduduki jabatan struktural Eselon II dengan pangkat golongan sekurang-kurangnya IV/B dan selama tiga tahun terakhir memiliki. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. NOMOR 113 TAHUN 2016. 2. Dasar wewenang dan tugas bupati dalam otonomi daerah adalah memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten. TUPOKSI STAF AHLI BUPATI. h. Si BAB III PENUTUP 1. Rincian rugae Star Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati memberikan telaahan dan kajian mengenai kemasyarakatan dan sumber daya manusia, yang mencakup: a. Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Mengingat : 1. [1] [2] Hamdam memulai karirnya sebagai Konsultan Teknik sesuai dengan disiplin ilmu yang diketekuninya yaitu Teknik Sipil. com - Sebanyak 24 gubernur dan 248 bupati/wali kota bakal habis masa jabatannya jelang tahun 2024. tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten flores timur. Selaku Penjabat (Pj) Bupati Kapuas, Erlin Hardi dalam sambutannya mengungkapkan terdapat tiga tugas utama yang harus dilaksanakannya sesuai dengan arahan dari Gubernur Kalimantan Tengah. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah; c. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan. (2) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menyelenggarakan fungsi : a. Bupati. kemasyarakatan, meliputi : 1. BUPATI BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BALANGAN, Menimbang : a. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan; (4) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi : a. peraturan bupati tulungagung nomor 31 tahun 2022 tentang. Staf Ahli Bupati mempunyai tugas pokok membantu Bupati baik diminta atau tidak dalam pemikiran, saran dan pertimbangan, baik tertulis maupun lisan di bidang pemerintahan, hukum dan politik, bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan, serta bidang sumber daya manusia dan kemasyarakatan diluar tugas dan fungsi Perangkat Daerah. penetapan rencana kerja; b. 3 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. bahwa dengan telah ditetapkannya. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Perikanan Kabupaten Bantul sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukan penataan kelembagaan UPTD berdasarkan Peraturan Bupati ini. m enyusun bahan perumusan program kerja dan kegiatan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas ; b. Gaya Kepemimpinan Bupati dalam PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 92 TAHUN 2007 T E N T A N G RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR ARSIP KABUPATEN BANTUL BUPATI BANTUL, Dukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kantor Kemenag Matim, Bupati Agas Andreas Janjikan Lahan Kantor - Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah. Bupati, pada dasarnya, punya wewenang dan tugas atas penyelenggaraan daerahnya berdasarkan kebijakan yang ia tetapkan bersama DPRD Kabupaten. Kecamatan. Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pengertian Camat. BUPATI ROKAN HILIR PROVINSI RIAU PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 87 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA. menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan. b. Bupati Pringsewu khususnya di bagian staf ahli Bupati, peneliti menemukan masalah ketika melihat kinerja staf ahli bupati secara langsung. Perbedaan walikota dan bupati bisa terlihat dari anggaran pendapatannya. TENTANG. Bagian Ketiga TUGAS DAN FUNGSI Paragraf 1 Kepala Dinas Pasal 4 (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah; Mengingat : 1. Bupati Sragen dipandang tidak relevan lagi sehingga perlu dicabut dan disesuaikan; c. Tugas Bupati dan Wakil Bupati Beserta Wewenang, Hak & Kewajibannya. U/HK/2022 Februari 2022 UR. 12/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jember Nomor : 188. BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 4 (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan kabupaten serta tugas pembantuan. 11 111 KABUPATEN LAMPUNG UTAR. Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten. penyusunan program kerja Dinas; b. PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan, Lampung periode 2016–2021 dan mewakili dari Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan. BUPATI CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 89 TAHUN 2021 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIAMIS, Menimbang : a. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara. Tupoksi. Pasal 3 (2) Tenaga Ahli Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; d. Peraturan ini memuat tentang keududukan tugas dan fungsi, susunan organisasi, uraian tugas, kelompok jabatan fungsional, dan tata kerja Dinas Kesehatan. g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; 11 Tugas Walikota Dalam Masing-Masing Daerahnya Menurut Undang-Undang. Struktur organisasi Kecamatan Rajeg berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, dan Fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan di lingkungan pemerintah Kecamatan Rajeg terdiridari : Sesuai aturan, roda pemerintahan harus tetap berjalan dan dalam hal ini Wakil Bupati Kapuas bisa mengambil alih tugas bupati. Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama. Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi : a. pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal. mendokumentasikan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati; g. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 (1) Kelurahan merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Lurah. Permendagri ini juga menyebutkan, Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Walikota memperoleh fasilitas dan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Judul. Pasal 5. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kedudukanbupati blora provinsi jawa tengah peraturan bupati blora nomor 63 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten blora dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati blora, menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 peraturanBANYUMAS, suaramerdeka-banyumas. f. Menurutnya, hal itu akan membawa dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Bogor yang kembali dipimpin oleh Bupati setelah setahun lebih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bogor. memberikan masukan kepada Bupati dalam tataran kebijakan dan kerangka implementasi tentang hal-hal yang menyangkut masalah- PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 243 TAHUN 202121 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA, Menimbang : a. Walikota dan bupati memiliki tingkatan yang sama, yang membedakannya hanya jenis daerah yang dipimpin. di wilayah kerjanya. Setiap provinsi memiliki satu gubernur dan satu wakil gubernur. 1. Tetapi, keduanya. Sebagai pengganti sementara kepala daerah, penjabat bertugas menggantikan peran kepala. (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : a. bupati kotawaringin timur provinsi kalimantan tengah peraturan bupati kotawaringin timur nomor 50 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan rincian tugas pokok, fungsi serta uraian tugas badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten kotawaringin timur dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kotawaringin timur, menimbang : a. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat. Ketentuan huruf d angka 3. Mekanisme Penggantian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang Tersandung Korupsi. Keempat Pelaksana Tugas Bupati terdiri dari Viktor Manek menjadi PLT Bupati Malaka, Zakarias Moruk menjadi PLT Bupati Belu, Cosmas Lana menjadi PLT Bupati Sumba Barat dan Doris A Rihi menjadi PLT Bupati Sabu Raijua. bupati blora provinsi jawa tengah peraturan bupati blora nomor 69 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten blora dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati blora, menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 peraturanwewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Anggota DPRD kabupaten/kota adalah perwakilan rakyat daerah yang memiliki tugas dan wewenang dalam pemerintahan daerah yaitu: Membentuk Peraturan Daerah bersama-sama bupati/walikota. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 5 (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu inspektur dalam melaksanakan pengelolaan. Baca Juga : Jaringan Epidermis Kewenangan pembentukan daerah kabupaten/kota ini merupakan suatu pemberian wewenang (atribusian) untuk mengatur daerahnya sesuai pasal 136 undang-undang no. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016. bupati mojokerto provinsi jawa timur peraturan bupati mojokerto nomor 84 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas tenaga kerja kabupaten mojokerto menimbang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati mojokerto, a. Pemerintahan Daerah adalah. 45/112/1. Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Pemberdayaan. Bagian Kedua Kewenangan Pasal 5 (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Tenaga Ahli mempunyai wewenang: a. Camat sendiri dipilih oleh bupati melalui rekomendasi dari sekretaris daerah (sekda) sehingga, camat bertanggung jawab kepada pemerintah kabupaten/kota melalui sekretaris daerah. Secara hukum, tugas dan kualifikasi ajudan diatur dalam peraturan residen, menteri, gubernur, dan wali kota atau bupati. (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menyelenggarakan fungsi : a. Seorang bupati sejajar dengan wali kota, yakni kepala daerah untuk daerah kotamadya. BAB VII1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan 3. Tugas dan wewenang penjabat kepala daerah. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2019 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA. Pasal 24 ayat 5 Undang-undang Nomor 32. Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOVEN DIGOEL TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL. tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2019. Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran. Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah. mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat daerah serta pelayanan administratif. Baca juga: Doris: Belum Ada Petunjuk. Seorang bupati sendiri terpilih dalam satu. Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Tugas dan Wewenang; Tugas walikota, gubernur, dan bupati sebagai. mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. BLORA PATRAGAS HULU Kab. Perlu Anda ketahui, dalam praktiknya, tugas dan wewenang wakil bupati diatur secara khusus dalam Peraturan Bupati daerah setempat. Staf Ahli Kepala Daerah merupakan jabatan yang “strategis”, karena perannya sangat besar membantu kepala daerah dalam hal-hal tertentu. 2. Berikut tugas dan wewenang Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota selama masa kampanye Pilkada menurut Pasal 9 Ayat (1) Permendagri Nomor 1 Tahun 2018: memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Tenaga Ahli Bupati/Wakil Bupati melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati/Wakil Bupati. Juli 13, 2023. 29 Tahun 1959; - UU No. Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah paling banyak 125% (seratus dua puluh lima. URAIAN TUGAS . Pelaksana Tugas (Plt) Mengutip laman resmi Kemendagri, dasar hukum terkait plt mengacu pada Pasal 65 dan 66 UU Nomor 23 Tahun 2014. Bagian Pertama . Bupati. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui. NRP. pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Daerah adalah Kabupaten Cilacap. Kemudian menempuh pendidikan di SDN 1 Sidoarjo tahun ajaran 1975—1981. Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. menyusun notulensi rapat. “Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 12 Permendagri Nomor: 74 Tahun 2016 yang telah diundangkan. Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati Way Kanan. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan m. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. f. bupati bantul daerah istimewa yogyakarta peraturan bupati bantul nomor 35 tahun 2020 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja unit pelaksana teknis rumah sakit lapangan khusus corona virus disease 2019 (covid-19) kabupaten bantul dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bantul,Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. kemasyarakatan, meliputi : 1. 12 Tahun 2011; - UU No. Perangkat Daerah Otonom yang lain adalah organisasi yang. d. mengajukan rancangan Perda; b. melaksanakan keprotokolan penyambutan tamu Pemerintah Daerah; b. Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai kedudukan sebagai salah satu unsur pembantu Bupati Sidoarjo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang. T. mendapatkan persetujuan Tugas Belajar dari Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; d. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. TUGAS BUPATI DALAM MEMBERHENTIKAN KEPALA DESA PROBLEMATICS AUTHORITY OF THE REGENT OFFICIAL IMPLEMENTATION IN STOPING VILLAGE HEAD Ervin Munandar, Abdul Majid, Tunggul Anshari Setia Negara Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang Jalan MT. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang. dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. U. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Asisten Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli Bupati agar pelaksanaan. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Kolonel. Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi : a. Maka yang akan menjalankan roda pemerintahan adalah wakil kepala daerah, dalam hal ini wakil bupati Kapuas,” ungkap Husain. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Melaksanakan pengkajian, memberikan telaahan, pertimbangan dan rekomendasi mengenai isu- isu. Camat a. meminta data/informasi dari Perangkat Daerah sebagai bahan analisa, kajian dan perumusan. H. (1) BPBD merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana yang terjadi di Daerah. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Samsurizal Tombolotutu [1] (lahir 3 Maret 1958) adalah tokoh militer dan politikus Indonesia. A PEMBINA 1. Satuan. Anggaran 2016. Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Majalengka tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Mengingat : 1. b. peraturan bupati boyolali nomor 16 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah kabupaten boyolali sekretariat daerah kesejahteraan rakyat bupati boyolali, seno samodro staf ahli bidang tata pemerintahan dan staf ahli bidang administrasi dan hukum kelompok jabatan fungsionalKEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG UTARA Nomor Tanggal Nomor : B/ / 13-1. 8. Perangkat Daerah setelah mendapat izin dari Bupati. "Kalau orang ngomong jahat, berarti orang itu yang jahat," kata Edy di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu (8/6/2022). Tugas kecamatan terdiri dari: Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 3. Bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan DaerahKabupaten Luwu UtaraNomor 13 Tahun2016tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja. bahwa Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 saat ini tidakKedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Badung yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 dan Uraian Tugas diatur dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 38 Tahun 2008 adalah sebagai berikut : menyusun program/rencana kerja dibidang tugasnya berdasarkan kebutuhan. Baik walikota maupun bupati memiliki wewenang khusus dalam menjalankan pemerintahan. 21 oktober 2022:PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN PANITIA KEGIATAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BALANGAN, Menimbang : a. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut. Rincian rugae Star Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati memberikan telaahan dan kajian mengenai kemasyarakatan dan sumber daya manusia, yang mencakup: a. e. H. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Muara Enim sesuai dengan tugas dan Fungsinya. perumusan kebijakan teknis, koordinasi. [Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Badan Daerah Kabupaten Karo] 1000 kB: PerbupKaro026_2022. Sementara, untuk mengisi kekosongan jabatan bupati/wali kota, diangkat penjabat bupati/wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai. Mengetahui tugas dan wewenang dari bupati dan wakil bupati merupakan salah satu kewajiban warga negara yang harus senantiasa diperhatikan.